Barru-getarnews.com Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kabupaten Barru dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Barru, Ilham Iskandar, di Sekretariat Formasi Jalan Asoka, Senin, (6/10/2025).
Menurut Ilham, seharusnya pemerintah daerah lebih memahami suasana kebatinan masyarakat yang saat ini membutuhkan perbaikan sarana infrastruktur dan program pemberdayaan, khususnya ekonomi.
“Justru alokasi anggaran untuk bidang tersebut mestinya meningkat. Namun yang terjadi malah anggaran operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah naik tajam. Ini jelas bertentangan dengan semangat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,” tegasnya.
Mantan Ketua Hanura Barru itu mencontohkan, pada APBD sebelum perubahan 2025, anggaran administrasi keuangan dan operasional Bupati serta Wakil Bupati tercatat sebesar Rp 3.819.264.000. Dalam APBD Perubahan, jumlah itu naik menjadi Rp 6.007.114.824. Artinya, hanya dalam tiga bulan ke depan (Oktober–Desember), terjadi kenaikan Rp 2.187.850.824.
“Kalau dirata-ratakan, operasional Bupati dan Wakil Bupati bisa mencapai miliaran per bulan. Angka yang sangat fantastis karena baru satu bidang saja ,” ungkapnya.
Sementara anggaran yang juga terkait seperti penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga naik signifikan. Dari Rp 2.671.147.000 menjadi Rp 4.953.019.450. pada APBD Perubahan, atau mengalami kenaikan sekitar Rp 2.281.872.450 (85,43%). Artinya jika kedua bidang yang terkait dengan operasional Bupati dan wakil bupati ketika digabung dalam APBD Perubahan mencapai Rp 10.960.134.274.
Bidang lain yang ikut naik adalah fasilitas kunjungan tamu. Dari Rp 992.158.000. menjadi Rp 1.376.247.500, naik Rp 384.089.500. atau sekitar 38,71%.
“Jika dijumlahkan dari ketiga pos itu saja, ada kenaikan sekitar Rp 4,8 M. Belum lagi anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang juga ikut naik 28,43%, dari Rp 8,49 M menjadi Rp 10,9 M.” jelas Ilham.
Sementara ada anggaran peningkatan kanal banjir sekitar Rp.773.999.798 dihapus, dengan alasan dana tersebut dari pusat dan terimbas efisiensi. Padahal justru efisiensi anggaran itu adalah seni mengatur dan memindahkan anggaran mana yang lebih prioritas. Jika operasional Bupati dan wakil bupati dikurangi atau pos lain yang tidak penting, tentu program tersebut tetap bisa dilaksanakan.
Ia menilai, APBD Perubahan Barru 2025 belum memberikan keberpihakan langsung kepada masyarakat, jika dilihat dalam. Perspektif operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meningkat tajam. Padahal, kata Ilham, jika sebagian anggaran tersebut ditambahkan untuk alokasi memperbaiki infrastruktur dasar yang rusak seperti pasar, dana bergulir untuk usaha mikro, Subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, beasiswa pendidikan bagi anak sekolah dan mahasiswa berprestasi tidak mampu, atau perbaikan drainase, manfaatnya tentu akan jauh lebih dirasakan masyarakat.
Karena itu, Ilham menyayangkan sikap DPRD Barru yang dinilainya tidak memiliki kepekaan sosial dalam menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Sebagai wakil rakyat tentu mereka garda terdepan mengawal berbagai kebijakan eksekutif yang tidak pro pada kepentingan rakyat.
“Data dan informasi ini bukan asumsi, tetapi hasil dari riset jurnalistik, termasuk wawancara dengan sejumlah anggota DPRD Barru dan pihak terkait. Sayangnya, wakil rakyat belum sepenuhnya terbuka,” pungkasnya.
Kedepan Koordinator Formasi itu berharap semoga sipil society seperti LSM, Insan Pers, Akademisi, Mahasiswa, dan berbagai organisasi Masyarakat (ormas) semakin proaktif untuk melakukan pengawasan. “Produk APBD, bukan dokumen rahasia, apalagi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik (UUKIP), salah satu tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan,akuntabel dan partisipatif.
