Barru-getarnews.com Yusdaliah Yusuf Iccu memenuhi undangan Tipidter Polres Barru untuk dimintai keterangan, terkait laporan dirinya yang dianggap menyebar berita hoaks pada artikel yang di posting di media sosial dengan mengulas data kemiskinan kabupaten Barru 31,1% yang disebutkan bupati Barru dan di muat diberbagai media online.
Pantauan getarnews.com Yusdaliah tiba di Polres Barru, Jumat (21/6/2025) sekitar pukul 13.30 WITA didampingi suami, Koordinator Forum Masyarakat Sipil (Formasi-Barru), Ilham Iskandar dan beberapa awak media.
Setelah menunggu sejenak, sekitar pukul 14.00 WITA, Yusdaliah yang juga aktivis LSM tersebut langsung masuk keruangan Unit Tipidter Polres Barru menemui penyidik.
Usai dimintai keterangan oleh penyidik sekitar dua jam, Yusdaliah langsung ditemui oleh awak media yang menanyakan prihal kasus yang dihadapinya, termasuk apa saja yang ditanyakan oleh penyidik, serta bagaimana sikap yang akan ditempuh usai di mintai keterangan.
Kepada wartawan Yusdaliah mengatakan, dirinya sama sekali tidak menyebar berita hoaks (bohong). “Apa sih interes saya menyebar berita bohong,” ucap Yusdaliah. Saya hanya membuat artikel sebagai bentuk analisa konstruktif saya sebagai orang Barru, setelah membaca media online yang menulis Bupati Barru menyebut, bahwa angka kemiskinan di Barru mencapai 31,1% di acara kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI. Dr. Robben Rico, A.Md, LLAJ, SH., ST., M.Si di SMP Negeri 8 Barru (7/6/2025) lalu
“Banyak media online yang memposting berita yang sama dengan angka kemiskinan Barru, 31,1%. Itu kan media partner pemerintah. Hemat saya, tentu sudah melalui proses verifikasi humas,” ungkap Yusdaliah. Justru Ia merasa kaget, ketika humas membuat klarifikasi bahwa terjadi human error dalam pemberitaan terkait dengan angka kemiskinan yang disebutkan bupati Barru pada saat sambutan yaitu 31,1%, seperti yang dimuat di beberapa media.
Yang benar dalam klarifikasi humas Pemkab Barru lanjut Yusdaliah adalah angka kemiskinan Barru pada tahun 2024 adalah 8,31%. “Jadi jelas terbukti kan dalam artikel yang saya pertanyakan dari mana angka 31,1% yang disebut Bupati. Apakah pernah terjadi musibah besar sehingga angka kemiskinan Barru cukup tinggi.” Kata dia.
“Coba bayangkan seandainya tidak ada artikel dari saya, pasti angka kemiskinan Barru 31,1 % menyebar luas dan itu akan merusak citra Kabupaten Barru ,karena dianggap daerah termiskin.”
“Jadi kenapa saya yang dituduh sebagai penyebar hoaks. Humas sendiri kan sudah memberikan klarifikasi. Kalau saya dituduh hoaks, lalu bagaimana dengan berbagai media yang memberitakan angka 31,1% yang justru menjadi sumber artikel yang saya buat,” kata Yusdaliah.
Karena itu, penting menurut dia menghadirkan siapa yang pertama membuat berita, sebelum di posting atau diberitakan oleh media partner pemerintah yang lain, agar masalah ini menjadi terang benderang dan tidak menjadi fitnah, karena mereka tentu lebih tahu fakta yang sebenarnya dilapangan saat meliput.
Terkait Forum Pemuda Sumpang yang melaporkannya dirinya sebagai penyebar berita hoaks dan pelanggaran Undang-Undang ITE, ia sedang mempertimbangkan untuk melaporkan balik sebagai pencemaran nama baik. “Saya akan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Penasehat Hukum saya (PH). Kemungkinan saya menempuh jalur hukum dengan melaporkan balik ke Polda Sulsel. Saya sudah tau siapa mereka, kata Yusdaliah melanjutkan pembicaraan dengan wartawan di kantin Polres Barru.
Terkait dengan pertanyaan penyidik Yusdaliah mengatakan dirinya hanya ditanya seputar artikel yang iya tulis, sumbernya dari mana. “Pihak penyidik sangat baik dan saya dimintai keterangan dengan santai. Saya telah print out semua media yang memberitakan angka yang sama dan telah menyerahkan ke penyidik untuk dipelajari. Karena jelas sumber saya menganalisis dari berita itu,” tegas Yusdaliah menutup sesi wawancara.
Ditempat yang sama koordinator Forum Masyarakat Sipil (Formasi-Barru) Ilham Iskandar yang ikut mendampingi Yusdaliah menyayangkan laporan terhadap ibu Yusdaliah. Mestinya kata ilham setelah ada klarifikasi dari humas bahwa terjadi human error Terkait pemberitaan di media, maka sebaiknya masalah tersebut sudah selesai dan tidak perlu sampai ada pelaporan. “Saya berharap masalah ini cepat selesai agar tidak terjadi eskalasi yang lebih luas. Namun semua itu tergantung pada pihak pelapor.” tandas Ilham didampingi Deviasi Hukum & Advokasi Formasi Barru Abdul Malik.
