Wajo-getarnews.com Ratusan warga Kecamatan Tempe memanfaatkan momentum reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H. Irfan Saputra, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kegiatan reses masa persidangan tahun 2026 itu digelar di Hotel Sermani, Sengkang, Senin (26/1/2026), dan berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka serta dinamis.

Anggota DPRD Wajo dari Fraksi Partai Demokrat tersebut kembali turun ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Tingginya partisipasi warga menunjukkan besarnya harapan publik agar berbagai persoalan di lingkungan mereka mendapat perhatian serius.

Forum reses ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, mulai dari Camat Tempe hingga perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadikan reses tidak hanya sebagai ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang koordinasi awal lintas sektor.

Dalam sesi dialog, isu infrastruktur dasar mendominasi aspirasi warga. Sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi perbaikan drainase, pengelolaan sampah, pembangunan dan perbaikan jembatan, peningkatan kualitas ruas jalan lingkungan, hingga permintaan perbaikan lampu penerangan jalan yang dinilai banyak tidak berfungsi.

Menanggapi hal tersebut, H. Irfan Saputra menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang masuk agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Legislator Partai Demokrat yang telah menjabat selama tiga periode itu menekankan pentingnya sikap realistis dalam menyikapi usulan masyarakat, tanpa mengurangi kesungguhan dalam memperjuangkannya.

“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini telah kami catat secara resmi. Saya tidak ingin menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa direalisasikan, namun saya berkomitmen untuk mengupayakan dan memperjuangkannya secara maksimal melalui DPRD,” ujar Irfan Saputra di hadapan konstituennya.

Ia menambahkan, hasil reses tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.