Oleh: Ilham Iskandar
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan sejumlah program strategis yang secara substansi patut diapresiasi. Setidaknya terdapat tiga program besar yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga program tersebut pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memperkuat kehadirannya dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Jika dicermati lebih mendalam, ketiga program tersebut sejatinya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Para pendiri bangsa telah meletakkan amanat yang jelas dalam Pembukaan UUD 1945 maupun pasal-pasal di dalamnya, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekolah Rakyat: Menghadirkan Keadilan dalam Akses Pendidikan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk implementasi amanat konstitusi di bidang pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun dalam praktiknya masih banyak anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan akses akibat faktor ekonomi.
Meski pemerintah telah menjalankan program wajib belajar, realitas menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menyediakan biaya pendukung pendidikan bagi anak-anak mereka. Di sinilah Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis.
Program ini dapat menjadi instrumen afirmatif bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka memperoleh layanan pendidikan yang layak, lengkap dengan fasilitas belajar yang memadai.
Komitmen negara terhadap pendidikan sesungguhnya telah ditegaskan dalam konstitusi melalui alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat bukanlah kebijakan yang lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari upaya negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.
Koperasi Merah Putih: Menghidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Dalam sejarah pembangunan Indonesia, semangat ekonomi kerakyatan melalui koperasi pernah menjadi perhatian penting pada masa Presiden Soeharto. Kini, Presiden Prabowo kembali mengangkat koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat di tengah semakin dominannya sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik.
Namun demikian, berbagai kritik terhadap program ini perlu dipandang sebagai masukan konstruktif. Persoalan utama sesungguhnya bukan terletak pada gagasan Koperasi Merah Putih, melainkan pada aspek implementasinya. Banyak pihak menilai proses pembentukan koperasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan pendekatan yang cenderung sentralistik dan top-down.
Padahal karakteristik setiap desa dan kelurahan berbeda-beda. Potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga kebutuhan masyarakat lokal tidak dapat diseragamkan. Oleh karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyesuaikan model usaha koperasi dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang bagi Generasi Bangsa
Demikian pula dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sulit untuk mengatakan bahwa program ini tidak baik. Dari perspektif pembangunan manusia, MBG memiliki manfaat yang sangat besar.
Program ini berpotensi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, membantu mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Selain itu, MBG juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.
Namun, seperti halnya program-program besar lainnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik. Ketepatan sasaran, transparansi anggaran, kualitas pengawasan, serta efisiensi distribusi menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Program yang baik sekalipun dapat menimbulkan persoalan apabila pelaksanaannya tidak dipersiapkan secara matang.
Mengapa Muncul Resistensi?
Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa berbagai program yang secara ide terlihat mulia justru menghadapi resistensi dari sebagian kalangan?
Jawabannya tidak sesederhana persoalan setuju atau tidak setuju. Dalam setiap kebijakan besar selalu terdapat pihak yang merasa diuntungkan dan pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Program-program yang memperkuat peran negara dalam pendidikan, pangan, dan ekonomi rakyat tentu berpotensi mengubah pola distribusi sumber daya dan pasar yang selama ini sudah terbentuk.
Di sisi lain, resistensi juga muncul karena adanya kekhawatiran terhadap aspek teknis pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga potensi kebocoran dan penyimpangan. Kritik semacam ini tidak seharusnya dipandang sebagai upaya melemahkan program pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik agar tujuan mulia program dapat tercapai secara optimal.
Evaluasi untuk Memperkuat, Bukan Melemahkan
Pada akhirnya, yang perlu dilakukan bukanlah mempertentangkan program-program tersebut, melainkan memastikan agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ide besar Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis sesungguhnya merupakan upaya menghadirkan keseimbangan di tengah kuatnya arus kapitalisme dan ketimpangan sosial yang masih terjadi.
Karena itu, evaluasi dan perbaikan harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan, bukan pelemahan. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, memperkuat pengawasan, serta menyesuaikan implementasi program dengan kondisi riil masyarakat.
Jika dikelola secara profesional dan akuntabel, ketiga program tersebut berpotensi menjadi warisan kebijakan yang bukan hanya populer secara politik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.
