JAKARTA – getarnews.com Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Mina Bahari Utama, Jakarta, Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pengembangan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Barru serta usulan sejumlah program strategis yang diharapkan mendapat dukungan pendanaan APBN tahun 2026 dan 2027.
Dalam pertemuan dengan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Y. Paonganan, S.Si., M.Si., Bupati Barru memaparkan visi dan misi pembangunan daerah, profil sektor perikanan, serta potensi kelautan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bupati Barru didampingi Kepala Dinas Perikanan, H. Muhammad Ushuluddin, S.T., M.Si., dan Kepala Bagian Protokol Setda Barru, H. Muhammad Taufiq, S.STP.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pelaksanaan program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Barru. Pembangunan KNMP di Kelurahan Tanete telah rampung 100 persen, sedangkan pembangunan di Desa Kupa, Desa Siddo, Kelurahan Takkalasi, dan Kelurahan Sumpang Binangae masih dalam tahap pelaksanaan.
Untuk pengembangan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Barru mengusulkan pembangunan KNMP di Desa Bojo, Pulau Puteangin, serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
Dalam pembahasan tersebut, Penasehat Menteri KKP RI mendorong Pemkab Barru segera menyampaikan usulan program tahun anggaran 2027 agar dapat dipertimbangkan melalui pendanaan APBN.
Salah satu program yang disarankan ialah pengembangan budidaya perikanan tematik berbasis Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) untuk komoditas ikan nila atau lele. Program ini diusulkan menjangkau 55 desa dan kelurahan di Kabupaten Barru dengan sasaran kelompok pengelola perikanan budidaya.
Selain itu, usulan program dapat mencakup bantuan peralatan pengering ikan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan serta bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola perikanan tangkap.
Bupati Barru juga menyampaikan kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana di Pulau Pannikiang yang merupakan kawasan konservasi mangrove. Dukungan KKP diharapkan dapat menunjang pengelolaan kawasan konservasi sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan.
Penasehat Menteri KKP RI turut mendorong Pemerintah Kabupaten Barru agar lebih aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian untuk menggali informasi mengenai program-program yang dapat diakses melalui APBN. Langkah tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBD Kabupaten Barru.
Usai pertemuan tersebut, Bupati Barru melanjutkan audiensi dengan Sekretaris Jenderal KKP RI, Dr. Ir. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.E.
Pertemuan ini membahas sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah agar usulan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Barru selaras dengan prioritas program kementerian.
Pembahasan juga mencakup peluang dukungan pendanaan melalui APBN, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan penyuluh perikanan di Kabupaten Barru.
Sekjen KKP menyambut positif usulan Pemerintah Kabupaten Barru dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui direktorat teknis terkait.
Melalui rangkaian audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berharap sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI semakin kuat. Dukungan program dan pendanaan pemerintah pusat diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Barru.
