BARRU — getarnews.com Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., membuka secara resmi Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru ini diinisiasi oleh Inspektorat Daerah sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Andi Ina mengapresiasi inisiatif Inspektorat Daerah yang telah menghadirkan LARWASDA sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pencegahan agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Andi Ina.
Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Barru.
“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.
Bupati Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti
Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara khusus mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola anggaran agar tidak menunda penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil pengawasan Inspektorat Daerah.
Ia menilai, tindak lanjut hasil pemeriksaan harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran agar permasalahan yang ditemukan tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan persoalan lebih besar di kemudian hari.
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.
Andi Ina juga mengingatkan bahwa hasil pengawasan harus dijadikan bahan evaluasi dan langkah pencegahan untuk menghindari persoalan administrasi maupun hukum.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Tegaskan Integritas dan Pengelolaan Anggaran
Bupati Andi Ina turut menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ia meminta seluruh aparatur fokus menjalankan tugas, mengelola anggaran sesuai ketentuan, serta menunjukkan kinerja terbaik untuk kepentingan masyarakat.
“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Menurutnya, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme harus menjadi landasan setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Selain itu, Bupati meminta seluruh OPD memaksimalkan pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap peningkatan capaian MCP dilaksanakan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.
Dorong Sinergi Pengawasan hingga Tingkat Desa
Andi Ina menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintahan membangun komunikasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan pelaksanaan tugas.
Ia meminta pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa tidak ragu berkoordinasi apabila menghadapi kendala sehingga setiap persoalan dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan LARWASDA 2026, Pemerintah Kabupaten Barru berharap komitmen pengawasan semakin kuat, tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dipercepat, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa, dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) semakin meningkat.
Upaya tersebut diharapkan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Barru, yakni masyarakat yang berkeadilan, maju, berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.
Sebelumnya, dalam laporan panitia disampaikan bahwa LARWASDA bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan aparat pengawas lainnya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, penyampaian capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemberian rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi dan penguatan komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru beserta staf ahli dan asisten, Inspektur Kabupaten Barru bersama jajaran, pimpinan OPD, Direktur RSUD Barru, para kepala bagian, camat, auditor dan PPUPD Inspektorat, kepala puskesmas, lurah, serta kepala desa.
