WAJO–getarnews.com Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Herman Arif, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar memiliki alokasi anggaran alat dan mesin pertanian (alsintan) sendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Herman, sebagai daerah penghasil padi terbesar kedelapan di Indonesia, Wajo seharusnya mampu memperkuat sektor pertanian melalui dukungan anggaran yang mandiri dan berkelanjutan. Namun hingga saat ini, bantuan alsintan bagi petani di Wajo masih bergantung pada pemerintah provinsi dan pusat karena belum tersedianya nomenklatur anggaran di tingkat kabupaten.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi kendala serius dalam upaya mempercepat peningkatan produktivitas pertanian. Pasalnya, jumlah bantuan dari pemerintah di atasnya terbatas dan harus dibagi ke banyak daerah lain.

“Sudah saatnya kita tidak terus bergantung pada provinsi dan pusat. Wajo harus mandiri dalam mendukung kebutuhan petani,” ujar Herman.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, setiap kali melaksanakan reses, aspirasi masyarakat yang paling dominan adalah perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan alsintan. Hal tersebut dinilai wajar karena mayoritas masyarakat Wajo menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Untuk itu, Herman mendesak Pemkab Wajo segera mengambil langkah konkret dengan menyurati Menteri Dalam Negeri guna mengusulkan penyesuaian nomenklatur anggaran, sehingga APBD kabupaten dapat mengakomodasi bantuan alsintan secara langsung.

Ia menegaskan, penyediaan anggaran alsintan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

“Dengan adanya nomenklatur di tingkat kabupaten, pemerintah daerah akan lebih cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan petani di lapangan. Kemandirian ini penting untuk menjaga posisi Wajo sebagai lumbung pangan,” tegasnya.

DPRD Wajo berharap langkah tersebut dapat segera direalisasikan demi memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah.