BARRU – getarnews.com Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., membuka kegiatan Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barru, Selasa (18/8/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Barru Kompol Hardoko, S.H., M.H., mewakili Kapolres Barru; Danramil Barru Letda Inf. Jufri, mewakili Dandim 1405/Parepare; Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Barru, mewakili Kajari Barru; Asisten II Setda Barru; pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait; para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Barru.
Dalam sambutannya, Andi Syarifuddin mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan pangan beras berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan penyaluran bantuan pangan beras dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pada periode sebelumnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kendala di lapangan sehingga penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 dapat berjalan lebih optimal.
“Alhamdulillah, pelaksanaan selama ini telah berjalan dengan cukup baik. Namun, berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan penyaluran bantuan sosial tentu memiliki berbagai tantangan dan kendala. Terkadang terdapat kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan penanganan dan respons yang cepat,” jelasnya.
Untuk itu, Sekda Barru mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, terutama unsur TNI dan Polri, jajaran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Akurasi Data Jadi Kunci Ketepatan Sasaran
Selain kelancaran distribusi, Andi Syarifuddin menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, data yang valid menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa dan kelurahan telah diberikan ruang untuk mengusulkan perubahan data penerima melalui mekanisme yang ditetapkan sesuai ketentuan, baik melalui jalur formal maupun partisipatif.
Namun, proses pemutakhiran data membutuhkan waktu karena setiap usulan dari desa atau kelurahan harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat pusat, sebelum diproses lebih lanjut oleh instansi terkait.
“Meskipun proses tersebut membutuhkan waktu, saya berharap seluruh jajaran tetap aktif melakukan pemutakhiran dan pengusulan perubahan data sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Dengan pemutakhiran tersebut, masyarakat yang secara sosial ekonomi layak menerima bantuan, tetapi belum terdata sebagai penerima, dapat diusulkan melalui prosedur yang benar.
Menurutnya, pemutakhiran data merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan koordinasi seluruh pihak. Pemerintah daerah bersama pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan diharapkan terus memperkuat koordinasi agar data penerima bantuan semakin akurat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki akurasi data dan meningkatkan koordinasi agar penyaluran bantuan pangan ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Andi Syarifuddin secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Barru.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
