PAREPARE — getarnews.com Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga pangan, penguatan ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat mewakili Bupati Barru dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Syarifuddin memaparkan perkembangan inflasi, khususnya terkait harga pangan, serta berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemkab Barru untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang dinilai memberikan dampak positif dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Di Kabupaten Barru, GPM secara rutin dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru. Meski tidak digelar langsung di pasar, kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang relatif terjangkau.
Pemkab Barru juga mengintegrasikan pelaksanaan GPM dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu inovasi dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.
Pelaksanaan GPM turut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, serta pelaku usaha dan kelompok pangan lainnya.
Berbagai komoditas yang tersedia meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, ikan, buah-buahan, hingga aneka produk olahan pangan.
Selain melalui GPM, Pemkab Barru juga mendorong penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Masyarakat diimbau memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam komoditas kebutuhan sehari-hari, seperti cabai, tomat, bawang, dan berbagai jenis sayuran.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga komoditas tertentu.
Sekda Barru menyampaikan bahwa distribusi pangan di wilayahnya secara umum masih berjalan dengan baik. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Barru berkomitmen menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Pengendalian Inflasi Membutuhkan Sinergi Lintas Sektor
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah pelaksanaan HLM dan Capacity Building TPID Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antardaerah dalam mendorong upaya pengendalian inflasi serta penguatan perekonomian.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar berbagai program pengendalian inflasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Ekonomi, Since Erna Lanba, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab penting pemerintah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
Ia mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Jika terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan. Demikian pula inflasi, apabila meningkat dan tidak segera diantisipasi, dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi bagi masyarakat maupun daerah.
Since Erna menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika peningkatan harga barang tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh sektor dalam pembahasan pengendalian inflasi, mulai dari pertanian, distributor, Bulog, BPP, pelaku usaha, transportasi, hingga perikanan.
“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, gangguan pasokan maupun distribusi BBM dapat berdampak luas terhadap aktivitas transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu sektor saja. Pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mencari solusi berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait untuk mengevaluasi kebutuhan dan kuota BBM di masing-masing wilayah.
Data yang akurat diperlukan untuk memetakan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan operasional, serta kebutuhan BBM untuk sektor pertanian dan perikanan, termasuk nelayan. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan mengusulkan kuota BBM kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memantau sumber pasokan, volume pasokan harian, serta pola distribusi BBM untuk mengantisipasi antrean panjang dan memastikan penyaluran berjalan lancar.
Since Erna juga menyoroti sektor transportasi yang memiliki keterkaitan erat dengan inflasi. Kenaikan biaya transportasi dapat meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa sehingga berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), distributor, pelaku usaha, sektor pertanian, perikanan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau kita ingin harga turun dan inflasi terkendali, seluruh sektor ekonomi harus bergerak bersama. Pemerintah harus duduk bersama BPS, berkoordinasi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Barru Lampaui Target Pengisian Kuesioner KPJU Unggulan UMKM
Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Barru juga mencatatkan capaian positif dalam progres pengisian kuesioner Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Zona III.
Berdasarkan data yang disampaikan, target pengisian kuesioner Kabupaten Barru sebanyak 25, sedangkan jumlah yang masuk mencapai 28 kuesioner. Seluruhnya tercatat berstatus valid dan bersih, dengan progres mencapai 112 persen. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Barru pada peringkat pertama dengan status progres hijau.
Hasil ini menjadi indikator capaian pengumpulan data UMKM yang melampaui target. Data KPJU diharapkan dapat mendukung pemetaan potensi komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan UMKM.
Kegiatan HLM dan Capacity Building TPID Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah kepala daerah dan perwakilannya.
Di antaranya, Bupati Pangkep, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru yang mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang yang mewakili Bupati Enrekang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Bupati Sidrap, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Bupati Pinrang.
Melalui forum tersebut, sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan dan BBM, serta melindungi daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan.
