BARRU – getarnews.com Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menegaskan pentingnya program pemberdayaan ekonomi produktif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi Berkecukupan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barru, Senin (20/7/2026).
Abustan hadir mewakili Bupati Barru. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, para kepala perangkat daerah terkait, Ketua Baznas Kabupaten Barru, camat, lurah, kepala desa, penyuluh, serta pendamping program.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pendampingan usaha produktif.
Dalam arahannya, Abustan mengapresiasi proses verifikasi data calon penerima manfaat yang telah dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa keakuratan data menjadi faktor penting agar program tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Yang ingin kita ciptakan adalah sumber penghasilan yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan,” kata Abustan.
Ia menjelaskan, Program Ekonomi Berkecukupan merupakan hasil pembahasan lintas perangkat daerah yang mengadopsi berbagai praktik pemberdayaan ekonomi dari sejumlah daerah. Program ini dikembangkan melalui pendekatan Integrated Farming System, yakni sistem usaha terpadu yang menggabungkan sektor peternakan dan pertanian dalam satu paket usaha produktif bagi keluarga penerima manfaat.
Melalui skema tersebut, setiap keluarga direncanakan memperoleh bantuan berupa ayam kampung atau itik yang dipadukan dengan polybag berisi bibit tanaman produktif, seperti cabai, tomat, terong, kangkung, dan berbagai jenis sayuran lainnya.
Pola ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan melalui penjualan telur, ternak, dan hasil pertanian.
Menurut Abustan, berbagai program bantuan sosial pemerintah selama ini telah membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, antara lain melalui BPJS Kesehatan, bantuan pangan, dan bantuan tunai. Namun, upaya pengentasan kemiskinan perlu diperkuat dengan program yang mampu menciptakan sumber pendapatan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait mengambil peran aktif dalam mengawal setiap tahapan program, mulai dari penyediaan bibit, pendampingan teknis, pemasaran hasil produksi, hingga pelaksanaan evaluasi secara berkala.
Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, DPMPTSP, Baznas, pemerintah kecamatan dan desa, serta para penyuluh diharapkan bersinergi agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Jadikan program ini sebagai pertaruhan kita bersama. Jangan hanya diluncurkan, tetapi harus benar-benar berhasil dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau berhasil, ini bisa menjadi inovasi yang membanggakan Kabupaten Barru bahkan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Selain memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, Abustan juga menekankan pentingnya dokumentasi, pengukuran capaian, dan evaluasi berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan untuk menilai dampak program secara objektif, terutama terhadap peningkatan pendapatan keluarga, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam menjalankan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuan masyarakat untuk mandiri dan sejahtera melalui usaha produktif yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan Program Ekonomi Berkecukupan diluncurkan pada awal Agustus 2026, setelah seluruh persiapan teknis dan verifikasi penerima manfaat dinyatakan rampung.
Program ini diharapkan menjadi salah satu inovasi daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
