Barru-getarnews.com Polemik terkait pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru, Sulawesi Selatan, ke Bank Sulselbar senilai 22 miliar rupiah yang mendapat persetujuan seluruh fraksi di DPRD Barru terus menuai tanda tanya dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa, hingga LSM menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani daerah, apalagi utang lama ke Bank Dunia hingga kini belum tuntas meski sudah puluhan tahun berjalan.
Untuk mengonfirmasi hal itu, getarnews.com melakukan investigasi jurnalistik ke DPRD Barru pada hari Rabu (1/10/2025) dan berhasil mewawancarai Wakil Ketua DPRD Barru, Muh. Alifandi Aska dari Partai Gerindra.
Menurut Alifandi, alasan utama Fraksi Gerindra ikut menyetujui pinjaman 22 miliar rupiah tersebut karena alokasi dana dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat. “Pinjaman ini diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur jalan dari Pekka Pao sampai Limpo Majang Kelurahan Sumpang Binangae, serta pembebasan lahan Sekolah Rakyat (SR) yang memang sangat mendesak dan besar manfaatnya bagi keluarga miskin, khususnya yang tergolong miskin ekstrim,” tegas Alifandi.
Lebih jauh, legislator tiga periode itu menambahkan, sebagian dari dana pinjaman juga akan digunakan untuk mendukung program perbaikan sarana dan infrastruktur lain, termasuk menutup defisit anggaran daerah. “Itulah dasarnya sehingga Fraksi Gerindra memberikan persetujuan Pemkab melakukan pinjaman ke Bank Sulselbar,” jelas Alifandi.
Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Barru memang menyetujui pinjaman tersebut, meskipun ada fraksi yang memberikan catatan khusus. Ia berharap masyarakat dapat memahami latar belakang keputusan yang di ambil oleh Fraksi Gerindra.
Sebelumnya, sejumlah pihak melayangkan protes keras terhadap kebijakan pinjaman 22 miliar rupiah tersebut. Mereka menilai Pemkab Barru tidak memiliki urgensi kuat dan khawatir dana hanya berorientasi pada proyek semata, terlebih pinjaman dari Bank Dunia baru diperkirakan selesai pada tahun 2029.
Menurut informasi yang dihimpun getarnews.com dari sumber lain, diperkirakan pinjaman tersebut selesai bersamaan dengan pinjaman dari Bank dunia terkait dengan pembangunan pasar pada tahun 2029, jadi tidak akan membebani bupati berikutnya.
Arf/Ilo
