BARRU – getarnews.com Berdirinya Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Barru menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 1 Kabupaten Barru di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Jumat (31/7/2026).
Menurut Andi Ina, kehadiran Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Barru merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai pihak. Prosesnya mencakup pemenuhan persyaratan administrasi, penyediaan lahan, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, Barru menjadi salah satu daerah yang memperoleh kesempatan membangun Sekolah Rakyat permanen dari kuota nasional yang disiapkan pemerintah pusat. Namun, kesempatan tersebut harus diikuti pemenuhan berbagai persyaratan teknis, terutama terkait ketersediaan lahan sesuai standar yang ditetapkan.
“Kami bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan seluruh tim bekerja siang malam agar Kabupaten Barru dapat memenuhi seluruh persyaratan. Ini adalah perjuangan bersama demi menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Barru,” ungkapnya.
Perjuangan Penyediaan Lahan
Salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat adalah penyediaan lahan seluas tujuh hektare. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Barru baru memiliki sekitar lima hektare sehingga diperlukan tambahan lahan seluas dua hektare untuk memenuhi kebutuhan kawasan sekolah, termasuk fasilitas penunjang seperti sarana olahraga.
Pemerintah daerah bersama masyarakat kemudian berupaya menyediakan lahan tambahan tersebut. Bupati secara khusus menyampaikan apresiasi kepada para pemilik lahan di Desa Lawallu yang bersedia menyerahkan lahannya sebelum proses pembayaran diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Ini merupakan bentuk pengorbanan luar biasa dari masyarakat. Mereka mempercayai pemerintah dan mendahulukan kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam membangun Barru,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pembayaran lahan akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah sehingga hak masyarakat tetap terpenuhi.
Andi Ina juga mengapresiasi dukungan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh perangkat daerah yang turut mengawal pembangunan Sekolah Rakyat hingga dapat beroperasi.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan, Tim Gugus Tugas Sekolah Rakyat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan seleksi peserta didik.
Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Bupati menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program penyediaan pendidikan gratis, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pendampingan keluarga.
Program tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung pembinaan karakter, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan penyediaan lingkungan belajar yang memadai.
Pemerintah juga mengintegrasikan program sosial bagi keluarga peserta didik, antara lain dukungan perbaikan rumah, peningkatan sanitasi, dan perlindungan sosial.
“Anak-anak ini tidak hanya mendapatkan sekolah yang layak. Pemerintah juga hadir mendampingi keluarganya melalui berbagai program sosial sehingga tujuan besar kita untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai,” ujarnya.
Andi Ina mengakui, pada awalnya sebagian orang tua masih ragu menyekolahkan anak mereka di Sekolah Rakyat karena anak-anak tersebut turut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Namun, melalui pendekatan pemerintah daerah, pendamping PKH, dan pemerintah desa, para orang tua secara bertahap memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi untuk masa depan anak-anak mereka.
“Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi hari ini. Sekolah Rakyat hadir agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegasnya.
Mensos Tekankan MPLS Ramah Anak
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melalui sambungan virtual menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dalam empat gelombang.
Pada hari yang sama, sebanyak 65 Sekolah Rakyat memulai MPLS gelombang kedua. Menurutnya, pelaksanaan secara bertahap merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan pendidikan berjalan.
Menteri Sosial menegaskan bahwa MPLS harus dilaksanakan secara ramah anak serta bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.
Ia menjelaskan, MPLS juga dimanfaatkan untuk memetakan kondisi kesehatan, psikologis, serta kebutuhan belajar siswa. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menyiapkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Dalam pembentukan karakter, siswa juga akan mendapatkan pendampingan dari taruna TNI dan Polri sebagai kakak pembimbing. Pendampingan ini diarahkan untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan semangat kebersamaan.
Kepada para orang tua, Menteri Sosial mengajak agar memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada anak-anak selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia juga menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kesempatan untuk bertemu dan mengunjungi anak mereka.
“Orang tua tidak dihalangi mengunjungi anaknya kapan saja, karena Sekolah Rakyat bukan tempat pengasingan, tetapi tempat penitipan anak untuk masa depan mereka. Karena itu, ikhlaskan anak-anaknya belajar di Sekolah Rakyat,” tegasnya.
