BARRU – getarnews.com Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk mendorong investasi berkelanjutan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI yang membahas keberlanjutan operasional industri semen di Sulawesi Selatan serta moratorium pembangunan pabrik semen. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Andi Ina memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Barru sekaligus menjelaskan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah.
Ia mengungkapkan, kemampuan fiskal Kabupaten Barru masih terbatas. Dari total APBD sebesar Rp766 miliar, sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang penggunaannya telah ditentukan. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas daerah hanya sekitar Rp60 miliar.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 196 ribu jiwa dan 25 anggota DPRD, Barru juga menghadapi persoalan terbatasnya lapangan pekerjaan. Andi Ina menyebut pemerintah daerah terus berupaya mendorong pertumbuhan penduduk hingga mencapai 200 ribu jiwa. Namun, ia menilai penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Minimnya kesempatan kerja, lanjutnya, membuat banyak warga memilih merantau ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Anak-anak kami harus pergi merantau, jauh dari keluarga mereka hanya untuk mencari sesuap nasi. Bahkan di kampung orang mereka menjadi buruh dengan pendapatan yang belum tentu mencukupi kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Andi Ina menilai investasi memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat pendapatan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah beradaptasi dengan perubahan kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut daerah untuk semakin kreatif dan mandiri dalam menggerakkan perekonomian.
Selain memaparkan kondisi fiskal, Bupati Barru turut memberikan penjelasan mengenai isu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru yang berkembang di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa revisi RTRW yang sedang berproses bukan ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan investasi perusahaan tertentu. Menurutnya, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang harus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan.
Andi Ina menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barru tidak berpihak kepada perusahaan tertentu. Pemerintah daerah, kata dia, berfokus mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kemampuan fiskal daerah.
“Bantu kami agar kami dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kabupaten Barru. Yang kami perjuangkan adalah kesempatan kerja dan masa depan masyarakat kami,” tutupnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berharap kebijakan investasi yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.
