PAREPARE – getarnews.com Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Senin (13/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Syarifuddin yang bertindak sebagai Ketua Rekonsiliasi Iuran menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memantau perkembangan pembayaran iuran, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, forum rekonsiliasi juga menjadi bagian dari upaya mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Barru.
“Kami harus memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru tidak boleh berada di bawah 80 persen. Pemkab Barru berkomitmen tinggi bahwa tidak ada masyarakat miskin yang tidak kami tanggung jaminan kesehatannya,” tegas Andi Syarifuddin.
Ia menjelaskan, upaya menjamin akses layanan kesehatan harus menjangkau masyarakat dari berbagai tingkat kesejahteraan, terutama kelompok masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perlindungan pembiayaan kesehatan.
Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang cermat agar pemenuhan kewajiban iuran serta keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjaga.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Barru optimistis target kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dipertahankan melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Kolaborasi yang kuat antara Pemkab Barru dan BPJS Kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih cermat dan terukur dalam mengatur serta mengalokasikan anggaran BPJS ini,” tambahnya.
Melalui rekonsiliasi tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Barru.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare beserta jajaran.
